GEOGRAFI REGIONAL DUNIA (BRUNEI DARUSSALAM) MAKALAH

BAB I

PENDAHULUAN

A.                LATAR BELAKANG

Negara Brunei Darussalam (Negara Brunei yang penuh kedamaian) berIbukota Bandar Seri Begawan dengan Luas 5.765 km2, sistem pemerintahannya Kesultanan Konstitusional, Kepala Pemerintahannya sultan, Bahasa yang digunakan Melayu dan Inggris sebagai bahasa resmi, mata uang Dollar Brunei (B$). Dengan kegiatan perekonomian ekspor utama minyak mentah, gas alam, refined products. Iklim tropis yang lembab sepanjang tahun. uhu rata-rata adalah 28°C (82°F). Pendapatan perkapitanya U$42.200 (pebruari 2011), komoditas utamanya Industri utama perminyakan, pengilangan minyak, gas alam cair, konstruksi. Lowongan  kerja   di   Brunei   yaitu   sektor jasa,   perminyakan   dan   gas, konstruksi,   industri,  perawat,  perkebunan,  ABK,  PLRT  (domestic  worker) dan  supir.  Untuk  memenuhi  kebutuhan  tersebut,  kompetensi  yang diperlukan  adalah   tenaga  ahli   bidang  perminyakan,  tenaga  ahli   bidang konstruksi, tenaga ahli bidang jasa dan tenaga non ahli (buruh), tenaga operator, teknisi dan analis, arsitek dan buruh. Sedangkan bidang jasa yaitu asisten manajer, sekertaris, chef, staf, dan waiters house keeper.

Brunei Darussalam lokasi berada di Asia Tenggara, berbatasan dengan Laut Cina Selatan dan Malaysia. Memiliki koordinat 4.30 U 114 40 T. Memiliki luas wilayah dengan total 5,770 km², darat 5,270 km², luas wilayah air 500 km², dan luas wilayah darat 381 km. Negara Brunei Darussalam berbatasan dengan Malaysia 381 km, memiliki garis pantai 161 km dan wilayah laut 12 nm dan zona ekonomi eksklusif 200 nm atau sampai garis tengah. Brunei Darussalam memiliki iklim Tropis; panas, lembab, hujan. Bentuk dataran rata dekat pantai meninggi ke pegunungan di timur, daratan rendah berbukit di barat tinggi ekstrim di atas garis laut, titik terendah Laut Cina Selatan 0 m, titik tertinggi Bukit Pagon 1,850 m.

Sebelum mengalami penjajahan, Brunei merupakan sebuah kerajaan yang sangat besar. Wilayahnya mencakup bagian utara Kalimantan hingga Filipina bagian selatan. Brunei tumbuh sebagai kerajaan yang sangat kuat dan mengalami kejayaan pada abad keempat belas hingga abad keenam belas. Sayangnya, puncak kejayaan tersebut tidak dapat berlangsung lama karena adanya pengaruh kebudayaan dari bangsa Eropa. Pengaruh budaya tersebut secara tidak langsung telah mengikis rasa kebangsaan di dalam diri masyarakat Brunei saat itu, akibatnya banyak terjadi perpecahan di tingkat regional.

Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh para penjajah untuk menyerang Brunei dan menjadikannya sebagai daerah koloni. Awalnya, Brunei memang cukup tangguh dalam menghadapi para penjajah tersebut. Serangan Spanyol ke kawasan tersebut berhasil dipatahkan oleh pasukan Brunei, namun kondisi internal Brunei yang semakin carut marut membuatnya menjadi rapuh. Banyaknya perselisihan antar para bangsawan, perebutan kekuasaan hingga pembagian wilayah untuk para pangeran membuat kerajaan tersebut mudah untuk dipecah belah.

Kondisi tersebut diperparah dengan hilangnya sebagian kekuasaan Brunei yang diakibatkan oleh pengkhianatan Rajah Putih dari Sarawak. Brunei menjadi semakin mengecil dan memisah menjadi dua bagian. Kekuasaannyapun tidak lagi berlangsung lama, Brunei akhirnya takluk ditangan Inggris. Wilayah yang tadinya seluas Kalimantan Utara dan Filipina Selatan, kini menjadi kecil mungil sebagaimana yang ada saat ini.

Brunei memiliki empat kota penting yaitu Belait, Brunei/Muara, Temburong dan Tutong. Kota Brunei/Muara terkenal sebagai kota pelabuhan memiliki luas 570 Km2. Belait memiliki luas 2727 Km2. Di wilayah Belait terdapat tambang minyak dan gas serta terdapat Kampung Panaga yaitu kampung halaman sejumlah ekspatriot. Tutong memiliki luas 1166 Km2. Temburong memiliki luas 1306 Km2.

Brunei darussalam  adalah  salah  satu  negara  produsen  minyak  bumi  dan  gas  di Asia Tenggara.  Jumlah  penduduk  Brunei Darussalam  diperkirakan sebanyak 422.700 jiwa per  tahun 2011 (Brunei Darussalam Department  of  Economic  Planning  and  Development). Komoditi ekskpor  utama Brunei Darussalam adalah minyak  mentah,  produk-produk  perminyakan  dan gas alam cair dengan negara tujuan  ekspor  utama,  yaitu  Jepang, indonesia,  Korea selatan, singapura, malaysia  dan australia.

Sebagai  Negara  kecil  dengan  jumlah  penduduk  hanya  400  ribuan  jiwa,  Brunei  Darussalam memiliki  jumlah  angkatan  kerja  ynag  cukup  kecil  dibandingkan  dengan  negara-negara  tetangga  di kawasan  asia  tenggara.  Data  dari  Kemenakertrans  RI,  menunjukan bahwa  jumlah  angktan  kerja  Brunei Darussalam mengalami stagnansi. Tetapi mulai 2005 terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja sehingga 2010   jumlah  angkatan  kerja   meningkat  38.6  persen  sejak  tahun  2004.  Dengan  jumlah  angkatan  kerja 198.800  Brunei  menduduki  peringkat  168  dalam  urutan  jumlah  angkatan  kerja  di  Dunia.  Menurt  jenis kelamin angkatan kerja terserap pada tahun 2012 terdiri dari 41,96 persen perempuan dan 58.4 persen laki-laki.  Menurut  ILO,  total  Brunei  Darussalam  angka  partisipasi  kerja  66.3  persen  dibanding  dengan seluruh penduduk  berumur  15 tahun keatas. Angka partisispasi perempuan mencapai 55,7 persen dan masih dibilang rendah dibandingkan laki-laki 76.8 persen.

Para penguasa kerajaan dihadapkan pada apa yang telah digambarkan oleh Huntington dan pakar yang lain sebagai “dilema raja”, modernisasi mengurangi kekuasaan dan otoritas raja, dan mengharuskan para penguasa kerajaan untuk berbagi  kekuasaan dengan beragam kelompok sosial baru, seperti kelas menengah urban, yang tumbuh dengan pesat. Berdasarkan teori modernisasi, kelas menengah mendorong terjadinya perubahan dan partisipasi politik yang lebih besar, dan ini menjadi penyebab kejatuhan kerajaan. Tetapi,  kerajaan-kerajaan  yang sangat bergantung pada minyak seperti kerajaan di Timur Tengah dan Brunei telah berhasil menghambat kemungkinan ini dan justru berkembang dan tumbuh sebagai negara neo-tradisional yang konservatif, patrialistik dan sangat otoriter. kesultanan Brunei telah berhasil mensentralisasikan kekuatan di kantor sultan, telah berhasil memanfaatkan landasan tradisional dan religius untuk melegitimasi kesultanan dan telah berhasil menunjukkan bahwa kesultanan adalah sebuah pemerintahan yang stabil. Kesultanan Brunei telah berhasil menghindari tuntutan reformasi politik dengan cara penggunaan efektif hasil keuntungan hidrokarbon melalui pengadaan program kesejahteraan yang berlimpah dan ekstensif. Sebagai sebuah institusi politik neo-tradisional, kesultanan Brunei telah menunjukkan kemampuannya untuk beradaptsi dan berkembang di dalam lingkungan global yang dinamis.

Secara historis gagasan inisiatif Heart of Borneo (HoB) secara resmi diwacanakan dalam pertemuan para pihak antara Pemerintah Negara Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam yang mengusung tema Three Countries – One Conservation Vision, di Brunei Darussalam pada tanggal 5 April 2005. Dalam pertemuan tersebut telah disepakati, sebuah usulan agar ketiga Negara melakukan launching Inisiatif Heart of Borneo (HoB) pada pertemuan COP 8-CBD pada bulan Maret 2006 di Brazil. Pertemuan Three Countries One Conservation Vision di Brunei Darussalam tersebut kemudian, ditindaklanjuti oleh pertemuan-pertemuan berikutnya. Dalam setiap kali pertemuan yang diselenggarakan fokus agenda adalah mendorong kesepakatan di tingkat tiga Negara untuk segera mendeklarasikan Inisiatif Heart of Borneo (HoB) tersebut menjadi sebuah program.

Brunei dengan alasan sejarah yang merujuk penguasaan Inggris terhadap pulau-pulau di kepulauan Spratly yang menjadi bagian Kesultanan Brunei sejak awal abad ke-18. Tumpang tindih klaim kedaulatan ini ditambah pula dengan perebutan sumber daya alam yang sangat besar yang menurut perkiraan menyimpan cadangan minyak dan gas terbesar ke empat di dunia. Geostrategis Laut Cina Selatan sebagai salah satu jalur perdagangan tersibuk di dunia tentunya menambah gairah penguasaan, karena dengan mengontrol kawasan ini akan membawa dampak ekonomi, politik bagi negara yang menguasainya sesuai dengan pernyataan Admiral Sir Walter Releigh : “Whose ever command the sea, command the trade whose ever command the trade of the world commands the world and consequently the world it self” (Sir Walter Raleigh, abad ke 17 tentang teori kekuatan laut).

B.                 RUMUSAN MASALAH

1.                  Profil negara Brunei Darussalam (keadaan geografi dan sejarah) ?

2.                  Bentuk pemerintahan negara Brunei Darussalam ?

3.                  Potensi Sumber Daya Alam negara Brunei Darussalam ?

4.                  Angka ketenagakerjaan negara Brunei Darrussalam ?

5.                  Kesulatan Absolut dan Negara Modern ?

6.                  Kerjasama trilateral Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam dalam menangani masalah kerusakan hutan di wilayah perbatasan Kalimantan Timur ?

7.                  Konflik negara Brunei Darussalam ?

C.                 TUJUAN

Laporan ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Geografi Regional Dunia. Dimana laporan ini membahas tentang Negara Berkembang yaitu Negara Brunei Darussalam.

BAB II

DASAR TEORI

A.                PENGERTIAN NEGARA BERKEMBANG

Negara berkembang adalah istilah yang umum digunakan untuk menjelaskan suatu negara dengan kesejahteraan material tingkat rendah. Karena tidak ada definisi tetap negara berkembang yang diakui secara internasional, tingkat pembangunan bisa saja bervariasi di dalam negara berkembang tersebut. Sejumlah negara berkembang memiliki standar hidup rata-rata yang tinggi. Negara yang memiliki ekonomi yang lebih maju daripada negara berkembang lainnya, namun tidak sepenuhnya menampakkan tanda-tanda negara maju dikelompokkan dalam istilah negara industri baru. Sedangkan yang digolongkan negara berkembang terdapat di Benua Asia, Afrika, dan Amerika Selatan (Latin). Di kawasan Asia terdapat beberapa negara maju  seperti jepang, Australia, Korea Selatan dan Selandia.

B.                 CIRI-CIRI NEGARA BERKEMBANG

1.                  Pertanian termasuk peternakan dan perikanan hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan keluarga.

2.                  Pada umumnya aktivitas masyarakat menggunakan sarana dan prasarana tradisional.

3.                  Pendapatan relatif rendah.

4.                  Pendidikan penduduknya rata-rata rendah.

5.                  Sifat penduduk kurang mandiri.

6.                  Sangat tergantung pada alam.

7.                  Tingkat pertumbuhan penduduk tinggi.

8.                  Angka harapan hidup rendah.

9.                  Intensitas rendah.

C.                PENGERTIAN NEGARA MAJU

Negara Maju adalah sebutan untuk negara yang menikmati standar hidup yang relatif tinggi melalui teknologi tinggi dan ekonomi yang merata. Kebanyakan negara dengan GDP per kapita tinggi dianggap negara berkembang. Namun beberapa negara telah mencapai GDP tinggi melalui eksploitasi sumber daya alam (seperti Nauru melalui pengambilan fosfor dan Brunei Darussalam melalui pengambilan minyak bumi) tanpa mengembangkan industri yang beragam, dan ekonomi berdasarkan-jasa tidak dianggap memiliki status 'negara maju.

Pengamat dan teoritis melihat alasan yang berbeda mengapa beberapa negara (dan lainnya tidak) menikmati perkembangan ekonomi yang tinggi. Banyak alasan menyatakan perkembangan ekonomi membutuhkan kombinasi perwakilan pemerintah (atau demokrasi), sebuah model ekonomi pasar bebas, dan sedikitnya atau ketiadaan korupsi. Beberapa memandang negara kaya menjadi kaya karena eksploitasi dari negara miskin pada masa lalu, melalui imperialisme dan kolonialisme, atau pada masa sekarang, melalui proses globalisasi.

Negara yang digolongkan sebagai Negara naju terdapat di benua ropa terutama kawasan Eropa Barat serta Amerika (Utara) Misalnya Belanda, Prancis, Inggris, Amerika Serikat dan lain-lain.

D.                CIRI-CIRI NEGARA MAJU

1.                  Pertanian termasuk peternakan dan perikanan untuk industrialisasi, dijual, diekspor.

2.                  Aktivitas perekonomian menggunakan sarana dan prasarana modern.

3.                  Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menunjang industrialisasi secara cepat.

4.                  Sifat kemandirian masayarakat tinggi.

5.                  Pendapatan rata-rata penduduk tinggi.

6.                  Intensitas mobilitas tinggi.

7.                  Angka harapan hidup tinggi.

8.                  Pendidikan dan keterampilan penduduk cukup tinggi.

9.                  Tidak tergantung pada alam.

E.                 INDIKATOR SUATU NEGARA DAPAT DIKATAKAN NEGARA MAJU DAN BERKEMBANG

Tolak ukur atau indikator dalam penggolongan negara sebagai negara maju atau negara berkembang sebagai berikut:

1.                  Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita adalah pengukur tingkat kesejahteraan rakyat suatu negara, dapat di katakan makmur jika memiliki pendapatan perkapita yang tinggi.

2.                  Jumlah Penduduk Miskin

Tingkat kesejahteraan rakyat suatu negara dapat dilihat dari angka kemiskinan suatu negara dikatakan makmur/ sejahtera apabila rakyatnya yang hidup miskin bejumlah sedikit saja.

3.                  Tingkat Pengangguran

Inilah faktor yang sangat membedakan antara negara maju dan berkembang, jika ingin di katakan negara maju negara tersebut umumnya tingkat pengangguran rendah, sebaliknya negara berkembang memiliki tingkat pengangguran yang tinggi.

4.                  Angka Kematian Bayi dan Ibu Melahirkan

Di negara maju umumnya angka kematian pada bayi rendah akan tetapi di negara berkembang berbandin terbalik.

5.                  Angka Melek

Huruf artinya buta huruf, dapat dikatakan negara maju apabila angka melek huruf rendah.

BAB III

PEMBAHASAN

A.                PROFIL NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

Negara Brunei Darussalam (Negara Brunei yang penuh kedamaian) berIbukota Bandar Seri Begawan dengan Luas 5.765 km2, sistem pemerintahannya Kesultanan Konstitusional, Kepala Pemerintahannya sultan, Bahasa yang digunakan Melayu dan Inggris sebagai bahasa resmi, mata uang Dollar Brunei (B$). Dengan kegiatan perekonomian ekspor utama minyak mentah, gas alam, refined products. Iklim tropis yang lembab sepanjang tahun. uhu rata-rata adalah 28°C (82°F). Pendapatan perkapitanya U$42.200 (pebruari 2011), komoditas utamanya Industri utama perminyakan, pengilangan minyak, gas alam cair, konstruksi. Lowongan  kerja   di   Brunei   yaitu   sektor jasa,   perminyakan   dan   gas, konstruksi,   industri,  perawat,  perkebunan,  ABK,  PLRT  (domestic  worker) dan  supir.  Untuk  memenuhi  kebutuhan  tersebut,  kompetensi  yang diperlukan  adalah   tenaga  ahli   bidang  perminyakan,  tenaga  ahli   bidang konstruksi, tenaga ahli bidang jasa dan tenaga non ahli (buruh), tenaga operator, teknisi dan analis, arsitek dan buruh. Sedangkan bidang jasa yaitu asisten manajer, sekertaris, chef, staf, dan waiters house keeper.

Sebelum mengalami penjajahan, Brunei merupakan sebuah kerajaan yang sangat besar. Wilayahnya mencakup bagian utara Kalimantan hingga Filipina bagian selatan. Brunei tumbuh sebagai kerajaan yang sangat kuat dan mengalami kejayaan pada abad keempat belas hingga abad keenam belas. Sayangnya, puncak kejayaan tersebut tidak dapat berlangsung lama karena adanya pengaruh kebudayaan dari bangsa Eropa. Pengaruh budaya tersebut secara tidak langsung telah mengikis rasa kebangsaan di dalam diri masyarakat Brunei saat itu, akibatnya banyak terjadi perpecahan di tingkat regional.

Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh para penjajah untuk menyerang Brunei dan menjadikannya sebagai daerah koloni. Awalnya, Brunei memang cukup tangguh dalam menghadapi para penjajah tersebut. Serangan Spanyol ke kawasan tersebut berhasil dipatahkan oleh pasukan Brunei, namun kondisi internal Brunei yang semakin carut marut membuatnya menjadi rapuh. Banyaknya perselisihan antar para bangsawan, perebutan kekuasaan hingga pembagian wilayah untuk para pangeran membuat kerajaan tersebut mudah untuk dipecah belah.

Kondisi tersebut diperparah dengan hilangnya sebagian kekuasaan Brunei yang diakibatkan oleh pengkhianatan Rajah Putih dari Sarawak. Brunei menjadi semakin mengecil dan memisah menjadi dua bagian. Kekuasaannyapun tidak lagi berlangsung lama, Brunei akhirnya takluk ditangan Inggris. Wilayah yang tadinya seluas Kalimantan Utara dan Filipina Selatan, kini menjadi kecil mungil sebagaimana yang ada saat ini.

B.                 BENTUK PEMERINTAHAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

Kerajaan Brunei Darussalam adalah negara yang memiliki corak pemerintahan monarki absolut dengan Sultan yang menjabat sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, merangkap sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan dengan dibantu oleh Dewan Penasihat Kesultanan dan beberapa Menteri. Dalam monarki absolut, kekuasaan pemimpin tidak terbatas. Sultan Hassanal Bolkiah yang gelarnya diturunkan dalam wangsa yang sama sejak abad ke-15, ialah kepala negara serta pemerintahan Brunei. Baginda dinasihati oleh beberapa majelis dan sebuah kabinet menteri, walaupun baginda secara berkesan merupakan pemerintah tertinggi.

Brunei juga merupakan negara kesatuan, dimana pemerintah pusat adalah yang tertinggi. Selain itu Brunei menganut Kesultanan Konstitusional, yang artinya kekuasaan kesultanan dibatasi oleh Undang-Undang atau konstitusi. Brunei tidak memiliki dewan legislatif, namun pada bulan September 2000 sultan bersidang untuk menentukan parlemen yang tidak pernah diadakan sejak 1984, namun parlemen ini hanya bertugas menasehati sultan saja, karena pemerintahan mutlak berada pada sultan (unikameral).

Brunei Darussalam merupakan negara kerajaan dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Berdasarkan data statistik, penduduk Brunei Darusalam hanya berjumlah 370 ribu orang. Sekitar 67 persen dari total populasinya beragama Islam, Buddha 13 persen, Kristen 10 persen, dan kepercayaan lainnya sekitar 10 persen.

Di lihat dari sejarahnya, Brunei adalah salah satu kerajaan tertua di Asia Tenggara. Sebelum abad ke-16, Brunei memainkan peranan penting dalam penyebaran Islam di Wilayah Kalimantan dan Filipina. Sesudah merdeka di tahun1984, Brunei kembali menunjukkan usaha serius dalam upaya penyebaran syiar Islam, termasuk dalam suasana politik yang masih baru.

Agama Islam di Brunei Darussalam diperkirakan mulai diperkenalkan sekitar tahun 977 melalui jalur timur Asia Tenggara oleh para pedagang dari negeri Cina. Sekitar 500 tahun kemudian, agama Islam barulah menjadi agama resmi negara di Brunei Darussalam semenjak pemerintahannya dipimpin oleh Raja Awang Alak Betatar. Raja Awang Alak Betatar masuk Islam dan berganti nama menjadi Muhammad Shah sekitar tahun 1406 M.

Islam mulai berkembang dengan pesat di Kesultanan Brunei sejak Syarif Ali diangkat menjadi Sultan ke-3 Brunei pada tahun 1425. Sultan Syarif Ali adalah seorang Ahlul Bait dari keturunan cucu Rasulullah SAW, Hasan, sebagaimana yang tercantum dalam Batu Tarsilah atau prasasti dari abad ke-18 M yang terdapat di Bandar Sri Begawan, ibu kota Brunei Darussalam.

Selanjutnya, agama Islam di Brunei Darussalam terus berkembang pesat. Sejak Malaka yang dikenal sebagai pusat penyebaran dan kebudayaan Islam jatuh ke tangan Portugis tahun 1511, banyak ahli agama Islam yang pindah ke Brunei. Masuknya para ahli agama membuat perkembangan Islam semakin cepat menyebar ke masyarakat.

Kemajuan dan perkembangan Islam semakin nyata pada masa pemerintahan sultan   (sultan ke-5) yang wilayahnya meliputi Suluk, Selandung, seluruh Pulau Kalimantan, Kepulauan Sulu, Kepulauan Balabac, Pulau Banggi, Pulau Balambangan, Matanani, dan utara Pulau Palawan sampai ke Manila.

Di masa Sultan Hassan (sultan ke-9), masyarakat Muslim Brunei memiliki institusi-institusi pemerintahan agama. Agama pada saat itu dianggap memiliki peran penting dalam memandu negara Brunei ke arah kesejahteraan. Pada saat pemerintahan Sultan Hassan ini, undang-undang Islam, yaitu Hukum Qanun yang terdiri atas 46 pasal dan 6 bagian, diperkuat sebagai undang-undang dasar negara. Di samping itu, Sultan Hassan juga telah melakukan usaha penyempurnaan pemerintahan, antara lain dengan membentuk Majelis Agama Islam atas dasar Undang-Undang Agama dan Mahkamah Kadi tahun 1955. Majelis ini bertugas memberikan dan menasihati sultan dalam masalah agama Islam.

Pada Tahun 1839, James Brooke dari Inggris datang ke Serawak dan menjadi rajadisana serta menyerang Brunei, sehingga Brunei kehilangan kekuasaannya atasSerawak. Sebagai balasan, ia dilantik menjadi gubernur dan kemudian “Rajah”Sarawak di Barat Laut Borneo sebelum meluaskan kawasan di bawah pemerintahannya.

Pada tanggal 19 Desember 1846, pulau Labuan dan sekitarnya diserahkan kepadaJames Brooke. Sedikit demi sedikit wilayah Brunei jatuh ke tangan Inggrismelalui perusahaan-perusahaan dagang dan pemerintahnya sampai wilayah Brunei kelak berdiri sendiri di bawah protektorat Inggris sampai berdiri sendiri tahun 1984.

Pada tahun 1906, Brunei menjadi negara dibawah protektorat Inggris. Kekuasaan eksekutif ditangan Residen Inggris yang bertugas menasehati sultan dalam semua perkara kecuali berkaitan dengan adat istiadat dan agama. Sultan dan Majlis Mesyuarat Negeri(selanjutnya disingkat MMN) berada dibawahkekuasaanResiden. MMN terdiri dari  sultan, dua orang Vizier (pembantu raja), dua orang Cheteria (Ksatria), 3 orang menteri, Residen dan Asisten Residen.

Terjadi berbagai perkembangan dalam berbagai aspek kehidupan pada masa Sistem Residen ini sampai tahun 1940. Dalam bidang keamanan, dibentuk pasukan Polisi Brunei pada masa Sultan Muhammad Jamalul Alam II. Dalam bidang pendidikan, didirikan Sekolah Melayu dan mulai tahun 1930 Brunei mengirimkan 2-3 orang guru ke Maktab Perguruan Sultan Idris (MPSI). Dalam bidang kesehatan, didirikan Rumah Sakit Bandar Brunei. Dalam bidang transportasi, dibangun jalan raya dari Brunei ke Tutong pada tahun 1927. Dalam bidang pertambangan, eksplorasi minyak di Seria.

Tahun 1941, kekuasaan atas Brunei diambil alih oleh Jepang. Langkah pertama yang diambil pemerintahan Jepang adalah eksploitasi minyak di Seria. Namun, eksploitasi ini hanya menguntungkan pihak Jepang sedangkan rakyat Brunei banyak yang kelaparan. Untuk tetap mendapatkan dukungan dari para pemuda Brunei, Jepang memberikan mereka kesempatan untuk belajar di luar negeri. Para pemuda ditawari jabatan-jabatan tinggi dalam pemerintahan jajahan.

Inggris kembali mengambil alih kekuasaan di Brunei dengan menggunakan strategi “Lompatan Katak” 10 Juni1945. Brunei berada dibawah kekuasaan politik Pesuruhjaya Agung (wakil kerajaan) Inggris di Asia tenggara. Malcom McDonald. Terjadi perkembangan menarik pada masa ini yaitu mulai tumbuhnya nasionalisme dikalangan rakyat Brunei. Sehingga, pernah berdiriorganisasi politik yaitu BARIP (Barisan Pemuda) tahun 1946 yang secara tegas menyuarakan kemerdekaan untuk Brunei. Tumbuhnya rasa nasionalisme inidisebabkan oleh tiga faktor. Pertama: dipicu oleh pengenalan mereka terhadap isu-isu sosial politik yang sedang dihadapi bangsa Melayu yang mereka dapat di Maktab Perguruan Sultan Idris (MPSI). Kedua: rasa nasionalisme rakyat Brunei dipengaruhi siaran Radio Republik Indonesia yang telah ada sejak Agustus 1945 dan siaran Radio Singapura. Beritaberita revolusi yang disiarkan RRI membuka pemikiran tentang perpolitikan. Ketiga: pengaruh dari bahan-bahan bacaan yang didapat dari Departemen Penerangan (Jabatan Penerangan Negeri) Singapura (Semenanjung) dan Indonesia.

Pada tahun 1948, Brunei menjadi dibawah kegubernuran Sarawak dan menerima pegawai-pegawai penting dari Sarawak. Hal ini memberikan gambaran kepada rakyat Brunei bahwa mereka dijadikan tanah jajahan yang diserahkan dari Jepang kepada Inggris layaknya Sabah dan Sarawak. Menanggapi kabar bahwa Sarawak akan diserahkan kepada pihak lain, Sultan Ahmad Tajuddin langsung mengusulkan kepada pemerintahan Inggris supaya Sarawak diserahkan ke Brunei saja. Namun, Sultan Ahmad Tajuddin wafat dengan meninggalkan cita-citanya menyatukan Brunei dengan Sarawak dan Sabah. Kepemimpinan Sultan Ahmad Tajudin digantikan Sultan Omar Ali Saifuddin III.

Pada masa yang sama, Persekutuan Borneo Utara Britania sedang meluaskan penguasaannya di Timur Laut Borneo. Pada tahun 1888, Brunei menjadi sebuah negeri di bawah perlindungan kerajaan Britania dengan mengekalkan kedaulatandalam negerinya, tetapi dengan urusan luar negara tetap diawasi Britania. Padatahun 1906, Brunei menerima suatu langkah perluasan kekuasaan Britania saat kekuasaan eksekutif dipindahkan kepada seorang residen Britania, yang bertugasmenasehati baginda Sultan dalam semua perkara, kecuali hal yang bersangkutan dengan adat istiadat setempat dan agama.

Dosen dari Universitas Brunei Darusalam, Dr Haji Awang Asbol Bin Haji Mail, menuturkan, di Brunei pihak kerajaan memainkan peranan penting dalam perkembangan Islam. Peran ini, jelasnya, terlihat dari langkah pemerintahan Kesultanan Brunei untuk mendirikan Pusat Kajian Islam yang ditujukan untuk kepentingan penelitian agama Islam. Pusat kajian yang didirikan pada 16 September 1985 ini bertugas melaksanakan program dakwah serta pendidikan kepada pegawai-pegawai agama serta masyarakat luas dan pusat pameran perkembangan dunia Islam.

Brunei terbagi menjadi 4 distrik, yaitu : distrik Brunei Muara, distrik Tutong, distrik Belait, dan distrik Temburong. Bandar Seri Begawan adalah Ibu Kota yang tertata rapi dengan penduduk hanya sekitar 60,000 jiwa.Salah satu bangunan yang termegah di negara ini adalah Mesjid Raya Omar Ali Saifuddin yang dibangun di atas sebuah laguna buatan dengan interior berhias marmer Italia.

Brunei Darussalam menganut bentuk pemerintahan Kerajaan Mutlak (Monarchy Absolut ) yang bersendikan kepada ajaran Islam menurut golongan Ahli Sunnah Waljamaah dengan berdasarkan kepada keadilan, amanah, dan kebebasan. Brunei memiliki dengan hubungan luar negeri terutama dengan negara-negara ASEAN dan negara negara lain serta ikut serta sebagai anggota PBB. Kesultanan ini juga terlibat konflik Kepulauan Spratly yang melibatkan hampir semua negara ASEAN (kecuali Indonesia, Kamboja, Laos dan Myanmar), RRC dan Republik Cina. Selain itu terlibat konflik perbatasan laut dengan Malaysia terutama masalah daerah yang menghasilkan minyak dan gas bumi. Brunei menuntut wilayah di Sarawak, seperti Limbang. Banyak pulau kecil yang terletak di antara Brunei dan Labuan, termasuk Pulau Kuraman, telah dipertikaikan oleh Brunei dan Malaysia. Bagaimanapun, pulau-pulau ini diakui sebagai sebagian Malaysia di tingkat internasional.

C.                 POTENSI SUMBER DAYA ALAM NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

Brunei Darussalam  adalah  salah  satu  negara  produsen  minyak  bumi  dan  gas  di asia tenggara.  Jumlah  penduduk  Brunei darussalam  diperkirakan sebanyak 422.700 jiwa per  tahun 2011 (Brunei Darussalam Department  of  Economic  Planning  and  Development). Kedekatan lokasi geografisnya  dengan indonesia diharapkan dapat dimanfaatkan  semaksimal  mungkin  oleh  pengusaha indonesia  untuk  meningkatkan  kerja  sama  perdagangan  kedua negara. Perekonomian Brunei tergolong stabil  sebagaimana  tercatat  dalam  Global  Competitiveness  Report 2013-2014  oleh  The World Economic Forum(WEF) yang  menempatkan  Brunei  pada  peringkat  ke-26  dari  148 negara  (indonesia  menempati peringkat ke-38). Komoditi ekskpor  utama Brunei darussalam adalah minyak  mentah,  produk-produk  perminyakan  dan gas alam cair dengan negara tujuan  ekspor  utama,  yaitu  Jepang, indonesia,  Korea selatan, singapura, malaysia  dan australia. dalam  rangka  mengurangi  ketergantungan  terhadap  minyak  dan  gas,  sejak tahun  1990-an  Pemerintah  Brunei  darussalam  telah  melaksanakan  program  diversifikasi  ekonomi  melalui  pengembangan  sektor  industri,  perdagangan, jasa, dan pariwisata. Kebijakan  tersebut antara lain berupa proyek pembangunan Sungai Liang Industrial Park,  Pulau Muara Besar Transhipment Hub,  pengembangan eco-tourism,  pengembangan  pusat  keuangan islam, Brunei  Halal  Brand,  pengembangan  iklim  investasi  yang  konduktif  serta  pengembangan sdm. sesuai  dengan  visi  pembangunan  (Wawasan  Brunei  2035),  secara  bertahap Brunei akan mengurangi ketergantungan  penerimaan  negara  dari  sektor  migas. melalui  program  diversifikasi  ekonomi,  pada  tahun  2035  ekonomi  Brunei  akan  bertransformasi  dari  negara yang menggantungkan pada ekspor  hasil  migas  (resource-related wealth)  menuju negara dengan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan (knowledge-based  economy). sementara  itu,  Brunei  juga  sedang  berupaya  untuk  menjadi  pusat  perdagangan  dan  jasa  keuangan  di  kawasan.  Visi  ekonomi  jangka  panjang. Brunei  juga  mencakup  upaya  untuk  mempromosikan  industri-industri  alternatif, seperti teknologi, makanan halal dan manufaktur, selain peningkatan dukungan untuk riset teknologi inovatif di bidang energi yang terbarukan.

Berdasarkan  data  Jabatan  Perancangan Kemajuan Ekonomi (JPKE) bulan Januari 2013,  kontribusi  sektor  nonmigas pada kuartal terakhir tahun 2012 meningkat 3,7%. Penerimaan hasil ekspor migas  turun  4,1%,  sementara  sektor  nonmigas  meningkat  8,5%.  Naiknya  penerimaan  sektor  nonmigas  tersebut disumbangkan oleh penerimaan sektor pertanian,  kehutanan  dan  perikanan sebesar  4,8%,  diikuti  oleh  sektor  konstruksi dan manufaktur masing-masing sebesar 2,1% dan 2%. Peningkatan kontribusi  sektor  nonmigas mengindikasikan  upaya  percepatan  diversifikasi ekonomi Brunei  mulai  menuju  hasilnya. Upaya diversifikasi  ekonomi  tersebut tidak  lepas  dari  peran  Brunei  untuk menjadi pendorong terlaksananya kerja sama di kawasan sebagai ketua ASEAN tahun  2013  dan  negara  anggota TransPacific Partnership(tPP). Brunei darussalam memiliki cadangan devisayang cukup besar dan tidak memiliki  utang  luar  negeri. Brunei  umumnya  menanam  investasi  pada  sektor properti, portfolio  investment,  venture capitaldan high technologyserta sektorsektor  lain  seperti  peternakan,  pertanian,  perkebunan  dan infrastruktur. Untuk  mengatur  investasi  luar  negeri, Pemerintah  Brunei darussalam  telah membentuk Brunei  Investment  Board (BiB). Berbagai investasinya di luar negeri merupakan salah satu upaya Pemerintah Brunei darussalam  dalam  menjamin kesejahteraan ekonomi rakyatnya dan  negara,  dengan  tetap  menghindari perilaku  dan  sikap  berhutang,  serta melaksanakan  penghematan  biaya  dalam pengeluaran negara.dalam  isu  ketahanan  pangan, khususnya diversifikasi pangan, Brunei menargetkan  swasembada  beras  pada tahun  2030.  Hal  ini  merupakan  perhatian  pemerintah  Brunei darussalam dan oleh karenanya dapat dimanfaatkan oleh negara-negara lain. Negara lain di asia  yang  telah  memanfaatkan  kebijakan ini adalah Filipina dan tiongkok. Filipina  dan  Brunei  telah  menandatangani MOU kerja sama pertanian pada 27 april  2009,  sedangkan tiongkok dan Brunei  menandatangani MOU  serupa pada  tanggal  4 mei  2009  dilanjutkan dengan  kerja  sama  penanaman  padi pada area seluas 77 hektar di Kuala Belait.  indonesia  telah  menandatangani moU  Kerja sama  Pertanian  dengan Brunei pada tanggal 24 Februari 2011 di Bandar seri darussalam.Produk-produk  indonesia  cukup dikenal  oleh  masyarakat  Brunei. survei produk yang dilakukan oleh Kbri Bandar seri  Begawan  pada  akhir  tahun  2013 menunjukkan adanya peningkatan jenis produk indonesia  yang  dipasarkan. Pada tahun 2010 terdapat 1261 jenis  produk  indonesia,  meningkat menjadi 3497 pada tahun 2012 dan 3836 pada tahun 2013. Produk-produk yang beredar tersebut terdiri dari produk makanan, minuman, obat-obatandan jamu, alat  kebersihan  dan  tekstil  serta  alat elektronik. Masyarakat  Brunei  menilai kualitas  produk indonesia  lebih  baik dibandingkan dengan produk tiongkok. masuknya  produk-produk  indonesia diharapkan  dapat  mengurangi  defisit perdagangan indonesia  dengan  Brunei khususnya  di  bidang  nonmigas.

D.                ANGKA KETENAGAKERJAAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

Sebagai  Negara  kecil  dengan  jumlah  penduduk  hanya  400  ribuan  jiwa  ,  Brunei  Darussalam memiliki  jumlah  angkatan  kerja  ynag  cukup  kecil  dibandingkan  dengan  negara-negara  tetangga  di kawasan  asia  tenggara.  Data  dari  Kemenakertrans  RI,  menunjukan bahwa  jumlah  angktan  kerja  Brunei darussalam mengalami stagnansi. Tetapi mulai 2005 terjadi peningkatan jumlah angkatan kerj sehingga 2010   jumlah  angkatan  kerja   meningkat  38.6  persen  sejak  tahun  2004.  Dengan  jumlah  angkatan  kerja 198.800  Brunei  menduduki  peringkat  168  dalam  urutan  jumlah  angkatan  kerja  di  dunia.  Menurt  jenis kelamin angkatan kerja terserap pada tahun 2012 terdiri dari 41,96 persen perempuan dan 58.4 persen laki-laki.  Menurut  ILO,  total  Brunei  Darussalam  angka  partisipasi  kerja  66.3  persen  dibanding  dengan seluruh penduduk  berumur  15 tahun keatas. Angka partisispasi perempuan mencapai 55,7 persen dan masih dibilang rendah dibandingkan laki-laki 76.8 persen. Berbagi lapangan usaha yang menyerapan tenaga kerja di kelompokkan menjadi 3 yaitu pertama adalah sector pertanian, yang termasuk dalam sector pertanian adalah lapangan usaha  yang berkaitan dengan  pertanian  pangan,  perkebunan,  kehutanan,  perburuan,  perikanan.  Yang  kedua  sector  industry, yang  termasuk  dalam  sector  industry  adalah  lapangan  usaha  yang  berkaitan  dengan   kegiatan pertambangan dang pengilangan, manufaktur dan penyediaan kepentingan publik seperti listrik, gas dan air.  Yang  ketiga   sector  jasa,   yang  termasuk  ke  dalam  sector  ini  adalah  perdagangan  besar  dan  kecil, restoran dan hotel, transportasi dan komunikasi, keuangan, asuransi, real estate dan bisnis. Data  statistik  Bunei  Darusallam  menunjukan  bahwa  sebagian  besar  tenaga  kerja  (  77.2%  ) terserap  di  sector  jasa,  sementar  21.4  %   lainya  terserap  di  sector  industry.  Sektor  pertanian  rupanya hanya mampu menyerap 1.4 % tenaga kerja. Hal ini terkait dengan karakteristik industry migas yang lebih padat modal ketimbang padat karya. Dengan begitu, karena baik lahan pertaniannya yang tersedi maupun teknologi pertanian di negari ini tidak berkembang baik, maka  sector jasa  yang menjadi andalan utama untuk  menyerap  tenaga  kerja  dalam  jumlah   yang  besar.  Brunei  Darussalam  menjadi  daya  tarik  bagi pencari  kerja  dari  berbagai  negara  dan  merupakan  negara  tujuan   kerja  alternatif  bagi  para  calon  TKI, terutama di sektor formal . Berbeda dengan negara lain, kasus-kasus penganiayaan terhadap TKI sehingga sorotan media massa  di tanah air, maka kondisi TKI di Brunei relatif lebih baik. Aparat cepat bertindak apabila ada masalah yang di hadapi TKI dan menginformasikannya ke KBRI.   Seperti  yang  telah diuraikan  sebelumnya,  perekonomian   di  dominasi   oleh  industri  minyak  dan  gas  bumi.  Sementara  itu perbandingan kesempatan kerja bagi warga negar asing dibanding warga setempat adalah 38 persen bagi warga  asing.  Lowongan  kerja  di  Brunei  yaitu  sektor  jasa,  perminyakan  dan  gas,  konstruksi,   industri, perawat,  perkebunan,  ABK,  PLRT  dn  supir.  Untuk  memenuhi  kebutuhan  tersebut, kompetensi  yang diperlukan adalah Tenaga ahli bidang perminyakan, Tenaga ahli bidang konstruksi, Tenaga ahli bidang jasa dan Tenaga non ahli (buruh) perminyakan dan konstruksi. Jenis  jabatan  yang  diperoleh  oleh  pekerja  asing  dalam  bidang  minyak  dan  gas  yaitu  operator, teknisi,dan  analis bidang  konstruksi  yaitu  arsitek  dan  buruh.  Sedangkan   bidang  jasa  yaitu  asisten manajer,  sekertaris,  chef,  staf, dan waiters  house  keeper.  Berdasarkan  data  kemenakertrans,  pada  tahun 2012, dari 339,195 TKI yang bekerja di Brunei Darussalam 37,87 persen dari mereka dalah perempuan dan 62,13 persen lainnya adalah laki-laki. Distribusi TKI yang bekerja di Brunei Darussalam menurut jenis kelamin. Berdasarkan umurnya, TKI  yang  bekerja  di  Brunei  Darussalam  dapat  dibedakan  menjadi  beberapa  kelompok  umur.   Dari  data tersebut  memperlihatkan  bahwa  TKI  yang  berumur  40  tahun  keatas  adalah  sebanyak  35,96  persen.  Ini berarti bahwa mereka yang berumur kurang dari 40 bisa dikatakan TKI berumur relatif muda sebanyak 64,04 persen. Jenjang pendidikan yang ditamatkan dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu ; Pendidikan rendah , menengah dan tinggi. Berdasar jenjang pendidikan TKI yang terbilang tinggi yaitu sebesar 84,95 persen dan yang pendidikan menengah adalah 15,05 persen. TKI banyak terserap di sektor industri, yang termasuk  dalam  sektor  industri  adalah  lapangan  usaha  yang  berkaitan  dengan  pertambangan  dan pengilangan, manufaktur dan penyediaan kepentingan publik seperti listrik, gas dan  air. TKI yang terserap di sektor ini ada sebanyak 76, 93 persen. Sektor jasa, yang terdiri dari perdagangan besar dan kecil, restoran dan hotel; transportasi dan komunikasi keuangan,  asuransi,  real  estate  dan  bisnis  ;  serta  jasa  komunikasi,  sosial  dan  personal, mampu  menyerap  TKI  sebanyak  23,03  persen.  Sementara  itu,   sektor  pertanian,  yang  terdiri  dari pertanian  pangan,  perkebunan,  kehutanan,  perburuan  dan  perikanan  hanya  mampu  menyerap  TKI sebanyak  0,05  persen.  Berbeda  dengan  negara-negara  tetangga  yang  umumnya  berbasis  pertanian, sektor agrikultur di negara ini memang tidak mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar karena tidak berkembangnya sektor ini. Berdasarkan jenis pekerjaan utamanya,terdapat 22.13 persen TKI yang bekerjaa sebagai tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan. Selain itu terdapat 9,68 persen lainnya yang bekerja sebagai tenaga usaha  penjualan  dan  2.18  persen  tenaga  kerja  yang  bekerja  sebagai  tenaga  usaha  jasa.  Sejalan  dengan data distribusi tenaga kerja menurut pendidikan dan  sektor usaha, 66 persen TKI mengisi posisi sebagai tenaga  profesional,  teknisi  dan  sejenisnya.  Berbeda    dengan  kebanyakan  negara  tujuan  TKI   pada umumnya, sebagian besar TKI yang mengadu nasib di negara ini berbekal dengan pendidikan tinggi dan berhasil  mengisi  posisi  menengah  keatas  dalam  sektor  industri.  Hanya  sedikit  saja  TKI  yang  bekerja menjadi buruh maupun penata laksana rumah tangga. Ini mengidentifikasikan bahwa kesejahteraan TKI di Brunei Darussalam relatif lebih baik dibandingkan kerja indonesia di negara tujuan lain.

Brunei Darussalam menjadi salah satu Negara di Asia Tenggara,  selain  Malaysia  dan  Singapura   yang  menjadi  tujuan  TKI.  Beberapa  alasan  yang  menjadikan Brunei menjadi salah satu Negara favorit ialah factor jarak yang sangat dekat, pertumbuhan ekonomi dan factor kesamaan agama dan bahasa. Hal  kontraditif  yang  terlihat  di  Indonesia  adalah  kesempatan  kerja  yang  semakin  bertumbuh, tetapi  pengangguran  juga  bertambah.  Di  satu  sisi  ,beberapa  kesempatan  kerja  tidak  dapat  terisi  oleh pencari  kerja  karena  kurangnya  keterampilan,  keahlian,  pengalaman  dan  tidak  mengetahui  adanya kesempatan kerja. Di sisi lain, pemberi kerja tidak mampu mendapat sumber daya manusia yang  tepat. Kondisi  ini  menunjukkan  bahwa  pencari  kerja  dan  pemberi  kerja  tidak  memiliki  informasi  yang  lengkap dan  tepat  mengenai  pasar  kerja  pasar  kerja  yang  tersedia  dengan  baik.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa informasi  pasar  kerja  memiliki  peranan  yang  penting  dalam  mempertemukan   pencari  kerja  dengan pekerja yang diinginkan ,dan antara pemberi kerja dengan tenaga kerja yang dibutuhkan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan berbagai pihak tentang informasi pasar kerja secara lengkap, maka kemenakertrans menyelenggarakan  kegiatan  pengelolaan  informasi  pasar   kerja,  yang  pada  pelaksanaannya diselwnggarakan  oleh  dinas-dinas  tenaga  kerja  di  tingkat  kab/kota.  Informasi  pasar  kerja  diharapkan mampu   menyediakn  informasi  atau  data  yang  berkaitan  dengan  pencari  kerja  lengkap  dengan kualifikasinya dan lowongan kerja lingkap dengan kondisi dan syarat jabatanya. Berdasar  identifikasi  dari  masalah  tenaga  kerja  di  indonesia  di  luar  negeri,  termasuk  Brunei Darrussalam,  maka  kementerian  tenaga  kerja  dan  transmigrasi  mengupayakan  suatu  memorendum  of understanding  (  MoU  )  yang  berfungsi  untuk  melindungi  keselamatan  kerja  TKI.  Beberapa  hal  yang dibahas dalam perundingan dan pembahasan MoU TKI antara lain meliputi prosedur penempatan TKI ,kontrak  kerja, gaji, metode  pembayaran  gaji,  hak  libur  dalam  sepekan,  penyimpanan  paspor,  agen perekrutan,  biaya  penempatan,  pelatihan  kompetensi  TKI  dan  penyelesaian  perselisihan.  Hak  normatif yang  harus  didapat  oleh  TKI  selama  bekerja  di  luar  yang  tercantum  dalam  kontrak  kerja,  berisi  soal pembayaran  upah  minimum,  jam  kerja,  keselamatan  kerja  dan  kesehatan  kerja,  asuransi  perlindungan dan  sebagainya  turut  dibahas.  Selain  itu  untuk  melakukan  pengawasan,  dalam  implementasi MoU pemerintah Indonesia dan negara-negara penempatan juga harus sepakat untuk membentuk  Joint Task Force ( JTF )  atau satuan gabungan yang juga untuk  memberikan bantuan penyelesaian yang tepat dan cepat bagi berbagai masalah yang muncul di lapangan. Ada yang masih dalam tahap tukar menukar draft, ada  yang  sudah  masuk  ke  poin-poin  utana,  namun  ada  juga  yang  masih  mengalami  terkendala  dalam pembahasannya. Seperti yang telah diuraikan di atas maka dalam hal kesempatan kerja di luar negeri, termasuk Brunei  Darrussalam,  sistem   info  pasar  kerja  perlu  dikembangkan  sehingga  ada  informasi  yang  sinetris antara   pencari  kerja  dengan  pemberi  kerja  mengenai  kesempatan  kerja  dan  kompetensi  yang dibutuhkan.  Mengingat  target  pencari  kerja  di  Brunei  Darussalam  adalah  mereka  yang  umumnya berpendidikan  relatif  tinggi  yang  menginginkan  pekerjaan  di  sektor  formal,  maka  media  informasi  yang modern dapat dimanfaatkan. Adapun untuk sebagian kecil pencari kerja yang berminat untuk bekerja di sektor informal, media informasi yang perlu dimanfaatkn adalaah yang lebih media yang lebih konvensial. Dengan  adanya  informasi  yang  simetris  antara  pencari  kerja  dan  pemberi  kerja,  maka  lembaga  yang bertanggung  jawab  mempersiapkan  keberangkatan  tenaga  kerja  indonesia  ke  Brunei  Darussalam  dapat membekali  calon  tenaga  kerja  dengan  pelatihan untuk  mencapai  kompetensi  yang  dibutuhkan  pemberi kerja.  Dalam  hal  tenaga  kerja  indonesia  yang  berimigrasi  secara  mandiri,  tanpa  melalui  lembaga penempatan tenaga kerja, maka informasi ini juga dapat menjadi bekal bagi mereka untuk mendapatkan kesempatan kerja yang sesuai dengan kompetensi diri mereka. Demi meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja indonesia yang akan mengadu nasib di  Brunei,  maka  perlu  dilakukan  pelatihan  maupun  pendidikan  yang  bersifat  formal  dan  informal. Mengingat  kesempatan  kerja  yang  tersedia  luas  di  Brunei  adalah  sektor  indutri,  maka  tenaga  kerja indonesia harus dipersiapkan dengan ketrampilan yang spesifik atau dengan pendidikan yang tinggi agar dapat menduduki posisi profesional, teknisi dan sejenisnya.

E.                 KESULTANAN ABSOLUT DAN NEGARA MODERN

Para penguasa kerajaan dihadapkan pada apa yang telah digambarkan oleh Huntington dan pakar yang lain sebagai “dilema raja”, modernisasi mengurangi kekuasaan dan otoritas raja, dan mengharuskan para penguasa kerajaan untuk berbagi  kekuasaan dengan beragam kelompok sosial baru, seperti kelas menengah urban, yang tumbuh dengan pesat. Berdasarkan teori modernisasi, kelas menengah mendorong terjadinya perubahan dan partisipasi politik yang lebih besar, dan ini menjadi penyebab kejatuhan kerajaan. Tetapi,  kerajaan-kerajaan  yang sangat bergantung pada minyak seperti kerajaan di Timur Tengah dan Brunei telah berhasil menghambat kemungkinan ini dan justru berkembang dan tumbuh sebagai negara neo-tradisional yang konservatif, patrialistik dan sangat otoriter. Mereka menggunakan suatu formula legitimasi yang dilandaskan atas dasar agama, budaya, dan tradisi. Sebagai tambahan, sebagai respons terhadap perkembangan sosial ekonomi yang pesat, mereka telah mengembangkan formula legitimasi sehingga meliputi penampilan di bidang ekonomi yang didukung oleh program kesejahteraan yang melimpah. Para penguasa berusaha untuk membentuk hubungan yang kuat dan tahan lama dengan rakyatnya.

Setelah memperoleh kemerdekaan pada tahun 1984, Brunei dihadapkan pada tugas yang luar biasa sulit untuk membentuk institusi pemerintahan. Sultan memiliki kekuasaan mutlak, tapi pada saat yang sama ia memahami pentingnya pengembangan institusi profesional milik pemerintah yang akan membantu dirinya dalam memenuhi kebutuhan untuk memerintah suatu negara modern. Suatu bentuk pemerintahan kabinet diumumkan pada tahun 1984. Tetapi, di dalam kabinet tersebut, sang sultan masih memiliki kekuasaan yang luar biasa. Ia berfungsi sebagai perdana menteri, menteri keuangan, dan menteri dalam negeri pada saat yang bersamaan. Untuk meringankan masalah “dilema raja”, sang sultan memperkerjakan golongan elit baru berpendidikan tinggi di dalam pemerintahan  yang ia bentuk dengan tujuan untuk mengurangi ketidakpuasan di antara beragam kelompok sosial yang baru muncul.

Dengan menjalin persekutuan dengan para elit-elit baru ini, sang sultan juga berhasil mengurangi ketergantungannya pada keluarga kerajaan dan golongan elit tradisional. Para teknokrat dan golongan  elit berpendidikan tinggi diberikan posisi yang penting di dalam pemerintahan yang dibentuk oleh sang sultan. Putra sang sultan, pangeran haji AlMuhtadee Billah, diangkat sebagai putra mahkota pada tahun 1998 dan dipromosikan sebagai menteri senior pada tahun 2005. Selama dekade terakhir, ia telah diberi peran yang lebih penting lagi, kadang-kadang mewakili sang sultan, menghadiri acara publik dan menyambut tamu-tamu penting dari negara asing untuk menjamin terjadinya transisi kekuasaan yang berjalan mulus. Semenjak kemerdekaan, jarang sekali ada upaya untuk memperkenalkan perwakilan pemerintah dengan posisi penting, dan kekuasaan tersentralisasi pada sang sultan dan kerabat dekatnya.

Selain menyerap golongan elit berpendidikan tinggi ke dalam badan eksekutif  dan birokrasi milik pemerintah, sultan juga berusaha mengambil hati golongan masyarakat Brunei yang lain melalui pengadaan program kesejahteraan yang melimpah dan komprehensif. Ekonomi Brunei sangat bergantung pada ekstraksi sumber daya alam, Brunei bergantung pada minyak dan gas bumi dengan total 90% dari pemasukan ekspor dan lebih dari setengah dari Produk Domestik Bruto (Gross Domestic Product)-nya. Institusi negara adalah penyerap tenaga kerja terbesar, pada saat ini mem-pekerjakan 25% dari seluruh populasi Brunei dan pemerintah menyediakan standar hidup yang tinggi,10 dengan GDP perkapita sebesar US$ 51,760 - salah satu yang tertinggi di Asia. Kesultanan Brunei telah menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang stabil dengan kenaikan GDP sebesar 2.6% pada tahun 2011, seiring kenaikan harga minyak. Brunei memiliki tingkat inflasi rendah dan tidak mengenal adanya kebijakan pajak penghasilan pribadi. Kemampuan kesultanan Brunei untuk menyediakan program kesejahteraan yang berlimpah menjamin legitimasi yang sangat diperlukan oleh negara di dalam lingkungan politik tanpa perwakilan politik dan bentuk partisipasi politik yang berarti.

Masyarakat  Brunei diatur dengan ketat dan media dikontrol dengan ketat. Undang-undang darurat diperbarui setiap dua tahun walaupun tidak ada ancaman serius terhadap kesultanan semenjak 1962. Setiap ancaman telah diatasi dengan respons yang cepat dan kuat. Salah satu partai politik pertama yang terbentuk, Partai Demokrasi Nasional Brunei (BNDP), dibentuk pada tahun 1985, menuntut pembentukan suatu demokrasi parlementer berdasarkan monarki konstitusional, penghapusan undangundang darurat dan pengadaan pemilihan umum. Partai tersebut dengan cepat dibekukan pada tahun 1988 di bawah Undang-undang Komunitas (Societies Act), dan pemimpinnya, Abdul Latif Chuchu, ditangkap dengan dasar Undang-Undang Darurat. Sejumlah partai politik lain juga telah muncul tapi dengan jumlah keanggotaan yang sedikit dan partai-partai tersebut memilih untuk menghindari kritik secara terangterangan tentang keluarga kesultanan. Meskipun partai-partai ini memiliki kebijakan yang lebih moderat, merekapun dibekukan oleh pemerintah. Satu-satunya partai politik di Brunei pada saat ini adalah Partai Pembangunan Nasional (National Development Party).

F.                  KERJASAMA TRILATERAL INDONESIA, MALAYSIA, DAN BRUNEI DARUSSALAM DALAM MENANGANI MASALAH KERUSAKAN HUTAN DI WILAYAH PERBATASAN KALIMANTAN TIMUR

Secara historis gagasan inisiatif Heart of Borneo (HoB) secara resmi diwacanakan dalam pertemuan para pihak antara Pemerintah Negara Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam yang mengusung tema Three Countries – One Conservation Vision, di Brunei Darussalam pada tanggal 5 April 2005. Dalam pertemuan tersebut telah disepakati, sebuah usulan agar ketiga Negara melakukan launching Inisiatif Heart of Borneo (HoB) pada pertemuan COP 8-CBD pada bulan Maret 2006 di Brazil. Pertemuan Three Countries One Conservation Vision di Brunei Darussalam tersebut kemudian, ditindaklanjuti oleh pertemuan-pertemuan berikutnya. Dalam setiap kali pertemuan yang diselenggarakan fokus agenda adalah mendorong kesepakatan di tingkat tiga Negara untuk segera mendeklarasikan Inisiatif Heart of Borneo (HoB) tersebut menjadi sebuah program.

Dengan proses demi proses yang panjang maka akhirnya komitmen tiga Negara yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam dapat dicapai dengan terselenggaranya Deklarasi Heart of Borneo (HoB) di Bali pada tanggal 12 Februari 2007. Deklarasi tersebut telah menjadi salah satu tonggak sejarah yang sangat penting dalam upaya membangun pondasi kerjasama lintas negara dalam bidang konservasi dan pembangunan berkelanjutan.

Beberapa hal penting dari isi Deklarasi Heart of Borneo adalah :

1.                  Kesatuan visi konservasi dengan tujuan kesejahteraan rakyat ketiga Negara.

2.                  Heart of Borneo adalah ikatan lintas batas negara yang bersifat sukarela yang berdasarkan atas kearifan lokal, pengakuan dan penghormatan terhadap hukum, kebijakan,peraturan yang berlaku di masing-masing negara serta memuat ketentuan dan kesepakatan lingkungan.

3.                  Ketiga negara bersepakat untuk bekerjasama atas prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan melalui penelitian,pemanfaatan berkelanjutan, perlindungan, pendidikan dan pelatihan serta kegiatan lain yang relevan dengan pengelolaan lintas batas, konservasi,dan pembangunan berkelanjutan wilayah yang tercakup dalam Heart of Borneo.

Pada pertemuan trilateral pertama negara-negara Heart of Borneo (HoB) ini dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2007 di Rizqun International Hotel, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, yang dipimpin oleh Deputi Kementrian Industri dan Sumber Daya Alam Brunei Darussalam dan dihadiri oleh delegasi dari ketiga negara (Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam), adapun beberapa catatan dari hasil pertemuan tersebut adalah berikut ini:

a.                   Deputi Menteri Industri dan Sumber Daya Alam Brunei Darussalam yang pada pertemuan itu selaku chairman mengemukakan keinginan Brunei Darussalam menjadi Heart of Borneo Center dengan adanya alasan bahwa Brunei Darussalam merupakan satu-satunya negara yang beribukota di Borneo, sehingga dianggap menjadi lokasi yang strategis untuk mengorganisir Heart of Borneo (HoB). Disamping itu saat ini Indonesia sudah ada ASEAN Secretariate dan di Malaysia ada The Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) Facilitation Centre. Dan jika itu terjadi Heart of Borneo Centre akan dibiayai oleh Deputi Kementrian Industri dan Sumber Daya Alam, dan secara langsung Brunei Darussalam akan membiayai kegiatan Center tersebut selama 3 tahun, dan baru setelah itu Brunei Darussalam akan secara permanen membiayai 60% dari biaya-biaya yang diperlukan.

Rapat menghasilkan keputusan sebagai berikut:

1.                  Masing masing negara akan segera merumuskan National Project Document. Dokumen tersebut akan disampaikan pada pertemuan The Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) Senior Officials/Minister mendatang (akhir 2007).

2.                  Usulan yang membahas tentang pembentukan sekretariat / Heart of Borneo Centre oleh Brunei Darussalam dan Indonesia akan disampaikan kepada otoritas yang relevan di setiap negara, dan akan dibicarakan pada pertemuan The Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) Senior Officials/Minister mendatang.

3.                  Pada waktu itu pertemuan ini menerima tawaran Asian Development Bank (ADB) untuk melaksanakan misi bantuan teknis di 3 negara yang akan dilaksanakan pada Agustus 2007, sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing negara.

4.                  Selanjutnya adalah Malaysia akan menjadi penyelenggara Heart of Borneo Expedition Series pertama pada Juni 2008 di Sarawak. Indonesia akan menyelenggarakan lokakarya pengelolaan konservasi dan pembangunan secara lestari yang pertama pada tahun 2008. Konferensi Ilmiah Heart of Borneo untuk mendorong pemahaman yang lebih baik mengenai keanekaragaman hayati Heart of Borneo akan diselenggarakan oleh Brunei Darussalam pada awal tahun 2009.

5.                  Disepakatinya The 2nd Heart of Borneo Trilateral Meeting yang akan dilaksanakan di Pontianak , Kalimantan Barat pada Januari 2008.

Pada pertemuan kali ini diadakan dengan tujuan untuk mempersiapkan dokumen berupa rencana aksi dari Inisiatif Heart of Borneo (HoB),. Pertemuan penting ini seperti biasa dihadiri oleh delegasi negara-negara yakni ( Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam. Pada waktu itu delegasi Brunei Darussalam dipimpin oleh Mr. Hj. Saidin bin Salleh selaku Direktur Kehutanan, Departemen Kehutanan Kementrian Industri dan Sumber Daya Alam; sedangkan delegasi dari Indonesia dipimpin oleh Mr Noor Hidayat, selaku Direktur Konservasi Kawasan, Departemen Kehutanan Republik Indonesia, dan delegasi dari Malaysia dipimpin oleh Mr Norsham Abdul Latif dari Kementrian Lingkungan dan Sumber Daya Alam Malaysia. Dan yang memimpin pertemuan ini adalah Mr Tonny Soehartono, Direktur Konservasi Biodeversitas, Departemen Kehutanan, Republik Indonesia.

Pada pertemuan yang sekarang ini bertujuan untuk menentukan dan merundingkan draf dari Strategic Plan of Action (SPA) dari inisiatif Heart of Borneo supaya lebih efektif dalam implementasi Heart of Borneo . Penentuan draf yang dibahas akan dipersiapkan oleh pemerintah Indonesia dengan menerima masukan-masukan dari Malaysia dan Brunei Darussalam. Dan pertemuan ini sepakat untuk menetapkan keputusan akhir dari Strategic Plan of Action (SPA) yang berisi lima program, yaitu: Trans Boundary Management, Protected Areas Management, Sustainable Natural Resources Management, Ecotourism Development, dan Capacity Building.

Program-program diatas tadi juga didukung oleh beberapa aksi yang disepakati dan diadopsi oleh ketiga negara pada 2nd Heart of Borneo Trilateral Meeting .

Pertemuan negara-negara Heart of Borneo yang ketiga ini dilaksanakan di kota Kinabalu, negara bagian Sabah, Malaysia pada tanggal 5-6 oktober 2009. Pada petemuan kali ini masing-masing negara memberikan update perkembangan program Heart of Borneo dan membicarakan beberapa isu penting yakni: Institutional Arrangement and Modalities, Mekanisme pendanaan berkelanjutan untuk Heart of Borneo (termasuk program REDD1 sebagai salah satu alternatif pendanaan), dan Sistem informasi geografis program Heart of Borneo serta logo Heart of Borneo.

Pertemuan yang dihadiri oleh para delegasi negara dari Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam ini dibuka secara resmi oleh Yang Berhormat Tan Sri Datuk Seri Panglima Joseph Kurup, yakni Deputi Mentri Sumber Daya dan Lingkungan Malaysia. Dan beliau menyatakan bahwa upaya konservasi lintas batas yang telah ada ini merupakan komponen penting yang perlu terus dipertahankan dalam rangka memastikan perlindungan dan konservasi hutan dataran tinggi Borneo.

Adapun perkembangan program yang disampaikan oleh masing masing negara pada pertemuan ini yakni:

a.                   Brunei telah membentuk Dewan Nasional Heart of Borneo (Heart of Borneo National Council) dan Heart of Borneo Centre.

b.                  Indonesia telah memiliki draft final Rencana Aksi Strategis Nasional sebagai landasan implementasi program Heart of Borneo di Indonesia dan bahwa kawasan Heart of Borneo telah dijadikan Kawasan Strategis Nasional (KSN) oleh pemerintah.

c.                   Malaysia menyatakan bahwa Program Heart of Borneo di kawasan Sabah dan Sarawak merupakan salah satu program penting yang termasuk dalam Ninth Malaysia Plan.

Dan bagian pokok dari hasil pertemuan ini adalah pembahasan mengenai Institutional Arrangements Modalities yang merupakan pilar penting dalam implementasi program Heart of Borneo setelah ketiga negara menyepakati 5 program utama pada pertemuan trilateral sebelumnya di Pontianak tahun 2008. Khusus untuk isu ini, draf dokumen yang menjadi bahan diskusi bersama ketiga negara tadi dipersiapkan oleh Malaysia. Dan dalam pertemuan yang akan datang disepakati perlunya pendalaman lebih lanjut terhadap Institutional Arrangements Modalities, sehingga setelah pertemuan ini akan dibentuk kelompok kecil yang dimandatkan untuk membahas dan menyelesaikan isu-isu tersebut. Brunei Darussalam bersedia memfasilitasi dan menjadi tuan rumah untuk pelaksanaan The 4th Heart Of Borneo Trilateral Meeting yang secara tentatif akan dilaksanakan pada April 2010.

Pertemuan Trilateral Heart of Borneo kali yang keempat ini dilaksanakan di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam pada tanggal 19-23 April 2010. Rangkaian Heart of Borneo Trilateral Meeting yang ke-4 ini diawali dengan Working Group Meeting on Institusional Arrangements and Modalities for Heart of Borneo yang dilaksanakan pada hari pertama yakni tanggal 19 April 2010 antara perwakilan pemerintah ketiga negara. Untuk Working Group ini Indonesia dikepalai oleh Direktur Penataan Ruang Wilayah III Kementrian Pekerjaan Umum, Wahyono Bintarto dan Juru Bicara Kementrian Luar Negeri, Tjetjep Herawan. Selain itu diikuti pula oleh perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementrian Kehutanan, Kementrian Luar Negeri, Kementrian Pertahanan, Kementrian Pertanian, serta perwakilan KBRI untuk Brunei Darussalam.

Heart of Borneo adalah merupakan program yang di koordinasi oleh pemerintah. Pengelolaan Heart of Borneo ada di tangan pemerintah dan didukung oleh masyarakat seperti lembaga-lembaga non pemerintah (NGO/LSM) ), institusi pendidikan dan penelitian ataupun negara lainnya. Adapun proyek Heart of Borneo dinilai sebagai proyek yang tepat dalam mengatasi masalah kerusakan hutan-hutan di Borneo khususnya Kalimantan Timur. Hal ini karena Proyek Heart of Borneo merupakan proyek lingkungan di hutan Kalimantan pertama yang menggabungkan koordinasi lintas batas antara pemerintah Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam, dimana proyek-proyek sebelumnya biasanya hanya melibatkan LSM dan pemerintah lokal yang dominan di hutan Kalimantan, yaitu pemerintah Indonesia.

Adanya koordinasi lintas batas ini dipandang sebagai hal yang dapat mempermudah upaya perlindungan hutan di Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur. Karena selama ini upaya perlindungan selalu terbentur dengan masalah-masalah batas negara sehingga upaya yang ada hingga kini belum maksimal. Di Indonesia pada tingkat pusat telah dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) HoB Nasional yang diketuai oleh Asisten Deputi Urusan Kehutanan dari Kementrian Koordinasi Perekonomian (Menko Perekonomian) dan Sekretariat Pokja HoB Departemen Kehutanan. Demikian dengan Kalimantan Timur yang memiliki Pokja Heart of Borneo tersendiri. Dan adapaun langkah-langkah yang dilakukan adalah dengan membuat atau menyusun Strategic Plan of Action (SPA).

Program Heart of Borneo dikembangkan dengan menggunakan aturan perundangan yang telah ada sebagai salah satu dasarnya. Karena Heart of Borneo ingin membangun komitmen politik para pihak untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan konservasi. Heart of Borneo tidaklah merubah kawasan untuk seluruhnya menjadi kawasan konservasi. Heart of Borneo juga akan menghargai komitmen-komitmen sebelumnya yang telah ada. Dalam mengimplememtasikan nya Heart of Borneo akan menggunakan dan menghargai peraturan perundangan yang terdapat di negara masing-masing. Program ini akan terus mendorong tumbuhnya komitmen terhadap pemanfaatan berkelanjutan dan konservasi dalam dukungan kebijakan terhadap penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan konservasi.

Rencana rinci fase implementasi Heart of Borneo dimulai pada tahun 2007, dengan fokus pada perencanaan aktifitas yang melibatkan para pemangku kepentingan dan merumuskan strategi pemenuhan dana jangka panjang yang berkesinambungan. Kerjasama ini mencakup kegiatan lintas batas antar tiga negara dan setiap negara secara individual dapat mengembangkan kegiatan masing-masing seperti:

-                      Melakukan inventarisasi, analisis kesenjangan,merumuskan dan melaksanakan program aksi (action plan).

-                      Melanjutkan aktivitas program yang sedang berjalan.

-                      Melakukan konsultasi dengan pemangku kepentingan di tiga negara untuk mengidentifikasi prioritas kerja dan kesempatan investasi.

-                      Membangun kelembagaan Heart of Borneo (HoB) di tiga negara.

-                      Menentukan prioritas pembangunan lintas batas.

G.                KONFLIK NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

Laut Cina selatan merupakan laut tepi dari Samudra Pasifik dengan luas sektor 3.500.000 km membentang dari Barat Daya ke Timur Laut, dari Singapura ke Selat Taiwan, negara-negara yang wilayahnya berbatasan dengan laut adalah Cina, Makao, Hongkong, Taiwan, Filipina, Malaysia, Brunei, Indonesia, Singapura, Thailand, Kamboja dan Vietnam.

Terdapat 200 pulau dan karang yang kebanyakan membentuk gugusan kepulauan Spratly dan tersebar seluas 810 sampai 900 Km. Sengketa muncul di kawasan ini sejak tahun 1947, ketika Cina menerbitkan peta yang mengklaim sebagian besar wilayah laut CinaSelatan. Alasan sejarah menjadi dasar klaim Cina bahwa gugusan pulau tersebut telah menjadi wilayah Cina sejak Dinasti Han (206-220 SM). Klaim Cina ini mendapat tantangan dari Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Taiwan yang mempersengketakan kepulauan Paracel. Sedangkan Cina, Malaysia, Filipina, Taiwan, Vietnam dan Brunei mempersengketakan kepulauan Spartly.

Secara geografis sangat strategis bagi jalur perdagangan atau Sea Line Of Trade (SLOT) dan jalur komunikasi Internasional atau Sea Line of Communication (SLOC) yang menghubungkan Samudra India dan Samudra Pasifik 4 Secara ekonomi, mempunyai potensi sumber daya alam yang besar, terutama minyak bumi, gas alam, dan perikanan. Secara politis sangat penting dalam konteks politik domestik, yakni kepentingan kedaulatan (perbatasan maritim dengan negara tetangga) dan stabilitas politik regional negara-negara ASEAN (Association of South East Asian Nation).

Brunei berpegang pada Konvensi Unclos 1982 yang mengklaim Louisa Reef salah satu pulau karang di Selatan Spratly yang masuk dalam landas kontinen sampai kedalaman 100 fathom dari Brunei sesuai UNCLOS 1982. Brunei dengan alasan sejarah yang merujuk penguasaan Inggris terhadap pulau-pulau di kepulauan Spratly yang menjadi bagian Kesultanan Bruneisejak awal abad ke-18. Tumpang tindih klaim kedaulatan ini ditambah pula dengan perebutan sumber daya alam yang sangat besar yang menurut perkiraan menyimpan cadangan minyak dan gas terbesar ke empat di dunia. Geostrategis Laut Cina Selatan sebagai salah satu jalur perdagangan tersibuk di dunia tentunya menambah gairah penguasaan, karena dengan mengontrol kawasan ini akan membawa dampak ekonomi, politik bagi negara yang menguasainya sesuai dengan pernyataan Admiral Sir Walter Releigh : “Whose ever command the sea, command the trade whose ever command the trade of the world commands the world and consequently the world it self” (Sir Walter Raleigh, abad ke 17 tentang teori kekuatan laut).

BAB IV

KESIMPULAN

Negara Brunei Darussalam (Negara Brunei yang penuh kedamaian) berIbukota Bandar Seri Begawan dengan Luas 5.765 km2, sistem pemerintahannya Kesultanan Konstitusional, Kepala Pemerintahannya sultan, Bahasa yang digunakan Melayu dan Inggris sebagai bahasa resmi, mata uang Dollar Brunei (B$). Dengan kegiatan perekonomian ekspor utama minyak mentah, gas alam, refined products. Iklim tropis yang lembab sepanjang tahun. uhu rata-rata adalah 28°C (82°F). Pendapatan perkapitanya U$42.200 (pebruari 2011), komoditas utamanya Industri utama perminyakan, pengilangan minyak, gas alam cair, konstruksi.

Lowongan  kerja   di   Brunei   yaitu   sektor jasa,   perminyakan   dan   gas, konstruksi,   industri,  perawat,  perkebunan,  ABK,  PLRT  (domestic  worker) dan  supir.  Untuk  memenuhi  kebutuhan  tersebut,  kompetensi  yang diperlukan  adalah   tenaga  ahli   bidang  perminyakan,  tenaga  ahli   bidang konstruksi, tenaga ahli bidang jasa dan tenaga non ahli (buruh), tenaga operator, teknisi dan analis, arsitek dan buruh. Sedangkan bidang jasa yaitu asisten manajer, sekertaris, chef, staf, dan waiters house keeper.

Secara historis gagasan inisiatif Heart of Borneo (HoB) secara resmi diwacanakan dalam pertemuan para pihak antara Pemerintah Negara Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam yang mengusung tema Three Countries – One Conservation Vision, di Brunei Darussalam pada tanggal 5 April 2005. Dalam pertemuan tersebut telah disepakati, sebuah usulan agar ketiga Negara melakukan launching Inisiatif Heart of Borneo (HoB) pada pertemuan COP 8-CBD pada bulan Maret 2006 di Brazil. Pertemuan Three Countries One Conservation Vision di Brunei Darussalam tersebut kemudian, ditindaklanjuti oleh pertemuan-pertemuan berikutnya. Dalam setiap kali pertemuan yang diselenggarakan fokus agenda adalah mendorong kesepakatan di tingkat tiga Negara untuk segera mendeklarasikan Inisiatif Heart of Borneo (HoB) tersebut menjadi sebuah program.

DAFTAR PUSTAKA

Imri Fahmi. 2013. Brunai Darussalam: Negeri Dengan Sistem Pemerintahan

Kesultanan Bersendikan Islam Ditengah Desakan Budaya Asing. (jurnal online)

Talib Naimah S. 2013. Brunai Darussalam: Kesultanan Absolut dan Negara Modern. (jurnal Online) http://kyotoreview.org/wp-content/uploads/Naimah-Talib-Bahasa.pdf. diakses : 22 Oktober 2015

Niam Muh Miftachun. 2011. Sejarah Brunei Darussalam. (jurnal online) http://kakniam.files.wordpres.ss.com//2011/04/sejarah_brunei_daruss-a;am.pdf. Diakses : 22 Oktober 2015

Tim Pusat Layanan Karir Terpadu (PLKT). 2015. Menyonsong Asean Economy Community 2015. . Diakses : 22 Oktober 2015

Tim Penyusun.  Kerjasama trilateral Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam dalam menangani masalah kerusakan hutan di wilayah perbatasan Kalimantan Timur. (jurnal Online) http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/535/-jbptunikompp-gdl-adit-yanurd-26724-7-14.unik-n.pdf. Diakses : 22 Oktober 2015